KSPI Bersama Partai Buruh Akan Aksi di Istana dan Gedung MK dan DPR-RI

- Wartawan

Jumat, 14 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya berencana melakukan aksi besar-besaran di Istana dan DPR RI dengan melibatkan ribuan buruh pada tanggal 20 Juli 2023.

Selain menyerukan UU Kesehatan yang baru saja disahkan agar segera dicabut, dalam aksi buruh juga menolak UU Cipta Kerja.Bagi Partai Buruh dan KSPI, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan menjadi isu utama. Karena itu, perlawanan agar kedua undang-undang ini segera dicabut akan terus dilakukan di berbagai daerah.

BACA JUGA :  Partai Buruh Resmi Daftarkan 580 Calegnya di KPU-RI

KSPI bersama Partai Buruh akan melakukan aksi pada tanggal 20 Juli 2023 di Istana dan Gedung MK, kemudian dilanjutkan ke DPR RI dengan melibatkan ribuan orang buruh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Massa berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, hingga Serang dan Cilegon,” ujar Said Iqbal, Kamis (13/7).

“Ini adalah aksi awalan. Setelah itu, akan dilakukan aksi di berbagai daerah secara bergelombang, yang jadwalnya akan ditentukan setelah 20 Juli,” lanjutnya.

BACA JUGA :  Logistik Pemilu 2024 Tiba Polres Loteng Berikan Pengamanan

Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga menyatakan mossi tidak percaya pada DPR. Lantaran undang-undang yang diinginkan rakyat tidak disahkan, tetapi yang ditolak rakyat dengan cepat disahkan.

“Selain UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja, juga ada Undang-Undang KPK, PPSK, dan KUHP yang menuai penolakan tetapi tetap saja disahkan. Giliran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tidak kunjung disahkan,” tegas Said Iqbal

BACA JUGA :  Theodora Amfotis, S.H Caleg DPR RI DKI Dapil 3 dari partai PKN

Rakyat menolak UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja. Keduanya mengebiri hak sehat, hak bekerja, hak untuk hidup layak, dan hak upah layak; karena dirampas oleh kaum pemodal,”

 

lanjutnya.Itulah sebabnya, Partai Buruh dan KSPI menduga ada kekuatan modal di balik pengesahan undang-undang tersebut. Bahkan Said Iqbal menuding DPR pengecut, karena tidak datang memenuhi panggilan sidang terkait UU Cipta Kerja di MK, tetapi tetap saja mengesahkan UU yang merugikan rakyat.

Red  supriyadi

Berita Terkait

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029
Oke Wiredarme Bertemu Nursiah, Bahas Koalisi di Pilkada Loteng
Oke Wiredarme Dinilai Bisa Jadi Representasi Anak Muda di Pilbup Lombok Tengah 2024
Syafik Thoyib Ketua DPD Hanura Banten menjelaskan bahwa kalau kita Partai Hanura ini non-parlemen di DPR RI. Posisinya gak ada yang dapat kursi.
Bang Zul – Abah Uhel Deklarasi, Ribuan Masyarakat Mendukung!
Jalin Silaturahmi di Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharrar Mahfudz Do’akan LPB Jadi Gubernur NTB
Tokoh LSM Lombok Tengah : LPB Politisi Fenomenal & Aspiratif
Sangat Disayangkan, Oknum Caleg 2024 Ini Diduga Pakai Ijazah Palsu

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 06:58 WIB

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029

Sabtu, 15 Juni 2024 - 12:38 WIB

Oke Wiredarme Bertemu Nursiah, Bahas Koalisi di Pilkada Loteng

Senin, 10 Juni 2024 - 18:19 WIB

Oke Wiredarme Dinilai Bisa Jadi Representasi Anak Muda di Pilbup Lombok Tengah 2024

Minggu, 9 Juni 2024 - 14:25 WIB

Syafik Thoyib Ketua DPD Hanura Banten menjelaskan bahwa kalau kita Partai Hanura ini non-parlemen di DPR RI. Posisinya gak ada yang dapat kursi.

Minggu, 9 Juni 2024 - 06:56 WIB

Bang Zul – Abah Uhel Deklarasi, Ribuan Masyarakat Mendukung!

Sabtu, 8 Juni 2024 - 14:47 WIB

Jalin Silaturahmi di Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharrar Mahfudz Do’akan LPB Jadi Gubernur NTB

Jumat, 7 Juni 2024 - 19:09 WIB

Tokoh LSM Lombok Tengah : LPB Politisi Fenomenal & Aspiratif

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:36 WIB

Sangat Disayangkan, Oknum Caleg 2024 Ini Diduga Pakai Ijazah Palsu

BERITA TERBARU

Politik

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029

Minggu, 16 Jun 2024 - 06:58 WIB