AMUM Laporkan UNRAM ke Ombudsman RI

Selasa, 27 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Aliansi Mahasiswa Unram Melawan (AMUM), pada Senin 26 Juni 2023, laporkan UNRAM ke Ombudsman RI perwakilan NTB.

Laporan dilakukan menindak lanjuti permasalah represifitas pihak pengamanan kampus dan terkait kenaikan harga pendaftaran mandiri yang dari Rp. 250.000 menjadi Rp. 500.000.

Martoni Ira Malik selaku Kordum menegaskan dibandingkan perguruan tinggi lain seperti Universitas Udayana, biaya pendaftaran seleksi mandiri lebih murah, yakni Rp. 450 Ribu.
“Universitas Udayana juga berstatus BLU seperti unram, namun perekonomian daerahnya lebih maju dibandingkan dengan NTB,” terangnya.

BACA JUGA :  Peringati Hari Bhayangkara ke-77 Tim Polda NTB Lakukan Penilaian Lomba Kebersihan Mako dan Asrama di Polsek Seteluk

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, permasalah represifitas yang dilakukan oleh satpam Unram menjadi salah satu poin pelaporan oleh Aliansi.

“Pelaporan ini merupakan langkah alternatif dan diharapkan memberi efek jera untuk satpam unram,” jelasnya.

Aliansi Mahasiswa Unram Melawan berharap hal ini dapat ditindak cepat oleh pihak yang berwenang, karena beberapa mahasiswa telah menjadi korban atas tindakan represif dari pihak satpam kampus.

Menanggapi itu, Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono menegaskan akan mendalami laporan tersebut. Baik tentang kenaikan biaya pendaftaran seleksi mandiri maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan Kampus.

BACA JUGA :  BPS dan Diskominfo Loteng Ground Chek Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap Pertama

Menurut Dwi, SOP tidak hanya digunakan satpam Unram saat mengamankan unjuk rasa. Tapi juga prototipe saat tidak ada demonstrasi. Karena itu menurut Dwi, pihak keamanan Unram mesti memiliki SOP yang ketat.

“Kami juga sedang mencari tahu SOP yang jelas untuk pengaman Kampus,” ujarnya.

Terkait biaya pendaftaran jalur mandiri, pihaknya akan mendalami apakah meningkatnya biaya tersebut sesuai regulasi atau ada alasan lain.

BACA JUGA :  Kantor Imigrasi Kelas II  TPI Belawan laksanakan layanan eazy passport bertajuk "Paspor Merdeka" bagi disabilitas, balita, lansia dan para guru dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78 dan Kemenkumham

“Akan kami dalami, apa dasar kenaikan itu dilakukan,” ucapnya

Apalagi, sambungnya, kenaikan angka sampai seratus persen. Yang sebelumnya Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu. “Itu yang kami dalami,” katanya.

Terkait dua isu utama laporan ini, Ombudsman NTB masih menunggu kelengkapan berkas mahasiswa Unram. Seperti identitas korban, yakni KTP atau KTM. Kemudian sejumlah bukti, antara lain kronologi dugaan penganiayaan dan bukti (foto dan video).

Berita Terkait

Terjaring OTT KPK, Bupati Lombok Barat Dibawa ke Jakarta!
Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan
Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah
Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum
Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara
Hak Sertifikasi Tak Kunjung Diberikan, Diintimidasi Saat Sampaikan Aspirasi! Nasib Guru PAI Loteng
Kejari Lombok Tengah Berhasil Lelang Aset Koruptor Rp2,66 Miliar
Berita ini 134 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 20:16 WIB

Aksi Damai Pemuda Batujai: Transparansi Proyek, Bansos, dan Pelayanan Desa Jadi Tuntutan

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Kasta NTB Soroti Pengelolaan DBHCHT 2026, Desak Anggaran Berpihak pada Petani Tembakau

Kamis, 2 Juli 2026 - 07:53 WIB

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Terus Benahi Potensi Pendapatan Daerah

Senin, 29 Juni 2026 - 14:10 WIB

Di Balik Video Viral Penangkapan Warga di Praya Barat Daya, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Kamis, 18 Juni 2026 - 08:55 WIB

Rp3,1 Miliar Hasil Rampasan Koruptor Dikembalikan Kejari Lombok Tengah ke Kas Negara

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:38 WIB

Hak Sertifikasi Tak Kunjung Diberikan, Diintimidasi Saat Sampaikan Aspirasi! Nasib Guru PAI Loteng

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:47 WIB

Kejari Lombok Tengah Berhasil Lelang Aset Koruptor Rp2,66 Miliar

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:47 WIB

Rp6,23 Miliar Aset Hasil Korupsi Bandara Lombok Dilelang!

BERITA TERBARU