Beberapa waktu yang lalu seluruh maysarakat Indonesia dikejutkan dengan terjadinya perubahan syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yaitu mahkamah konstitusi membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.
Tidak berhenti sampai disana saja, publik kembali dikejutkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh salah satu putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang bergabung lalu langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang terjun ke dunia politik menyusul jejak ayahnya, kakaknya Gibran Rakabuming Raka, dan iparnya Boby Nasution. Hal ini juga dinilai publik sebagai bagian dari rencana untuk melanggengkan dinasti politik keluarganya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Gibran berhasil dicalonkan sebagai calon wakil presiden yang hanya baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota.
Drama dan cara yang sangat kelihatan di mata masyarakat seolah pencawapresan Gibran sudah disusun begitu rapi, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus pamannya Gibran menebus jabatannya dengan diberhentikan secara tidak hormat.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga, contoh ayahnya mewarisi kekuasannya kepada anaknya. Sistem seperti ini lazim digunakan oleh negara yang menganut sebuah sistem monarki. Beda halnya dengan dinasti politik, yang dengan sengaja dikonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja.
Dinasti politik memiliki dampak negatif bagi demokrasi Tanah Air ini. Karena politik semacam ini dengan sengaja mengutamakan kepentingan kelompoknya, karena sangat jelas terlihat diatur dan dirancang dengan sedimikian rupa yang kemudian masyarakat sangat paham dengan apa yang terjadi.
Kendati kedua hal ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok, sama-sama melibatkan keluarga, kerabat, ataupun saudara, namun hal yang perlu diperhatikan adalah soal kompetensi bakal calonnya sendiri. Atau biasa kita sebut kompetensi siapa yang diusung, bukan hanya berbicara tentang anak presiden dan lain-lain tetapi kita berbicara tentang masa depan Indonesia.
Dalam hal seperti ini dari sudut pandang saya, harus bagaimana kita mejunjung tinggi etika kita baik dalam melihat diri sendiri. Apakah kita sudah merasa mampu dengan kompetensi yang kita miliki? Atau justru sebaliknya?. Kemampuan komunikasi yang baik adalah hal yang sangat kita butuhkan. komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan yang disampaikan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyampai pesan dan masyarakat sebagai penerima pesan.
Kemudian, antara politik dinasti dan dinasti politik. Keduanya sama-sama melakukan regenerasi dan reproduksi. Regenerasi itu diperbolehkan, misalnya ketika kita mempunyai anak yang kelak diarahkan ke kompetensi yang sama. Tetapi, kalau mereproduksi itu ada kesan memaksakan, ketika satu keluarga tidak memiliki kompetensi yang sesuai hanya untuk melanggengkan kekuasaan.
Kesan memaksa ini yang akhirnya membuat publik mengkritisi hal itu. Akan tetapi, kedua konsep tersebut sah-sah saja. Pelarangan terhadap seseorang untuk mencalonkan yang mempunyai hak untuk dipilih juga melanggar hak politik sehingga bertentangan dengan asas demokrasi.
Dalam konteks ini, dinasti politik sah-sah saja, ketika seseorang mencoba memberikan ruang untuk keluarganya yang memiliki kompetensi. Catatan penting dari permasalahan tersebut yaitu satunya dipaksakan ketika tidak memiliki kompetensi untuk meneruskan atau melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.
Kalau mereka mempunyai kompetensi dan masyarakat mengamini dan setuju, bagi saya tidak ada masalah. Asal semua itu dilakukan dengan proses yang bagus. Proses yang bagus itu ada tahapan-tahapan yang harus dijalani, misal mereka mengikuti rangkaian proses pengakaderan partai politik dari bawah. Tapi, kalau ‘ujug-ujug’ lalu kompetensinya masih dipertanyakan, itu yang akan menjadi pertanyaan besar dimasyarakat, itu yang menurut saya penting.
Maka dari itu, kita tidak bisa melarang munculnya praktik dinasti politik dalam demokrasi, tetapi praktik dinasti politik setidaknya dapat dicegah dan dihambat agar tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan melakukan pendidikan politik dan membangun budaya rasional kepada masyarakat. “Masyarakat harus paham bahwa politik itu penting, masyarakat terkadang tidak mau aktif untuk memahami konteks politik. Ketika muncul baru melakukan protes. Kita harus hadir dalam ranah itu ketika merasa mempunyai potensi untuk muncul, dorong potensi itu sehingga bisa dilihat dan mampu bersaing jangan hanya memberikan ruang kepada orang yang itu-itu saja. Kemudian membangun budaya rasional dalam memilih. Politik dinasti ataupun dinasti politik sudah berakar, mencabut akar secara langsung tidak mungkin, tetapi mengintervensi ke ruang itu supaya kita bisa ikut andil dan mewarnai sehingga bisa dicegah serta siapapun anak bangsa bisa ikut memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin di Negeri ini.
Penulis: Ibqeisya Aulia Rosyada
