Kejari Lombok Tengah Berikan Pendampingan Hukum Terkait Aturan Pungutan di Desa Kuta Mandalika

Kamis, 9 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mengambil langkah mitigasi strategis untuk mengamankan tata kelola pemerintahan desa di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika.

Langkah konkret pencegahan masalah hukum ini diwujudkan lewat penyelenggaraan Ekspose Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang secara khusus mengkaji kewenangan Pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dalam menyelenggarakan tata kelola pungutan desa.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pendampingan hukum ini berjalan tegak lurus berdasarkan petunjuk dan arahan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Peroleh Homologasi Grade A, Pertamina Mandalika International Circuit Gasspolll MotoGP 2026

“Sesuai petunjuk pimpinan, Ibu Kajari telah menunjuk tim Jaksa Pengacara Negara dari Bidang Datun untuk merespons cepat permohonan pendampingan dari Pemerintah Desa Kuta. Arahan pimpinan sangat jelas, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pungutan di wilayah vital ekonomi seperti kawasan Kuta ini memiliki landasan yuridis yang kuat, objektif, dan tidak berbenturan dengan aturan di atasnya,” kata Alfa Dera di Lombok Tengah, Kamis (9/4/2026).

Alfa Dera memaparkan, kegiatan ekspose yang diselenggarakan di Kantor JPN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat tersebut, dipimpin dan dipaparkan secara langsung oleh Kajari Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H. Dalam forum strategis ini, Kajari membedah secara detail hasil kajian hukum komprehensif yang telah disusun oleh tim JPN Kejari Lombok Tengah.

Agenda penyelarasan pandangan hukum tingkat provinsi ini turut dibahas bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Ade Indrawan, Kasi Pertimbangan Hukum Kejati NTB I Putu Gede Sugiarta, serta jajaran JPN Kejati NTB. Turut hadir mengawal pemaparan dari tingkat daerah, yakni Kasi Datun Kejari Lombok Tengah Rika Ekayanti bersama Kasubsi Pertimbangan Hukum Indah Rizkika Budiyanti.

BACA JUGA :  UPN Veteran Salut, Siapkan Slot Buat Calon Dokter Hafiz Untuk Program Bupati Loteng

Lebih lanjut, Alfa Dera meneruskan pesan tegas Kajari mengenai pentingnya optimalisasi instrumen hukum yang dimiliki oleh Bidang Datun sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan (preventif) dan mitigasi risiko pembangunan daerah. Ekspose ini, lanjutnya, merupakan wujud kepatuhan pada instruksi pimpinan agar produk hukum yang dihasilkan JPN selaras dengan pandangan institusi di tingkat atas, sehingga terjamin akuntabilitasnya.

“Berdasarkan penegasan pimpinan, melalui fasilitas Legal Opinion dari Bidang Datun ini, institusi Kejaksaan berupaya meminimalkan potensi perbedaan penafsiran hukum di lapangan. Niat baik Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) lewat pungutan harus dikawal ketat oleh instrumen perdata. Hal ini semata-mata agar sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan menghindarkan aparatur desa dari perbuatan melawan hukum atau polemik pungutan liar di kawasan wisata,” urai Dera mewakili Kajari.

BACA JUGA :  Polres Loteng Gunakan Metal Detector Amankan Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah

Melalui pendampingan hukum yang paripurna dari JPN ini, Kejari Lombok Tengah berharap aturan main tata kelola pungutan di Desa Kuta dapat berjalan rapi, transparan, dan terstruktur. Kebijakan yang berkepastian hukum ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, serta menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif di kawasan etalase dunia, Mandalika. (REL/red)

Berita Terkait

Pangdam XXX/Rinambora Apresiasi Keberhasilan Program TMMD Ke-130 Di Lombok Tengah
Lomba Cipta Menu MBG, Tegaskan Komitmen Hadirkan Makanan Berkualitas
ZCorner Baznas Lombok Tengah, UMKM Go Digital, Naik Kelas!
CocoSam, Monkey Cave, dan Teh Prabu Raih Penghargaan di Bidang Kewirausahaan, Lingkungan, dan Ekonomi Digital
Angkat Teh Prabu dan Wisata Monkey Cave! Dua Pemuda dari Satu Desa di Lombok Tengah Sabet Juara Dua
Lewat Olahan Kelapa, Samsudin Asal Sukadana Lombok Tengah Raih Juara I Pemuda Pelopor NTB
ITDC Raih Peringkat 33, MGPA Peringkat 79 pada Ajang Perdana Danantara CX-100
Praya Raih Juara Umum 1 Festival LASQI Nusantara Jaya Tahun 2026
Berita ini 73 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:36 WIB

Pangdam XXX/Rinambora Apresiasi Keberhasilan Program TMMD Ke-130 Di Lombok Tengah

Senin, 9 November 2026 - 07:47 WIB

Lomba Cipta Menu MBG, Tegaskan Komitmen Hadirkan Makanan Berkualitas

Sabtu, 7 November 2026 - 09:51 WIB

ZCorner Baznas Lombok Tengah, UMKM Go Digital, Naik Kelas!

Kamis, 5 November 2026 - 18:34 WIB

CocoSam, Monkey Cave, dan Teh Prabu Raih Penghargaan di Bidang Kewirausahaan, Lingkungan, dan Ekonomi Digital

Senin, 2 November 2026 - 07:10 WIB

Angkat Teh Prabu dan Wisata Monkey Cave! Dua Pemuda dari Satu Desa di Lombok Tengah Sabet Juara Dua

Senin, 2 November 2026 - 07:00 WIB

Lewat Olahan Kelapa, Samsudin Asal Sukadana Lombok Tengah Raih Juara I Pemuda Pelopor NTB

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:57 WIB

ITDC Raih Peringkat 33, MGPA Peringkat 79 pada Ajang Perdana Danantara CX-100

Minggu, 4 Oktober 2026 - 09:17 WIB

Praya Raih Juara Umum 1 Festival LASQI Nusantara Jaya Tahun 2026

BERITA TERBARU

Bisnis

Bank NTB Syariah Resmi Buka Cabang di Jakarta

Kamis, 12 Nov 2026 - 18:53 WIB