KPU Bawaslu dan DKPP Sepakat Revisi PKPU No.10 2023

- Wartawan

Rabu, 10 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NESIANEWS.COM – KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan.

“Kami sepakat untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terutama yang berkaitan dengan cara penghitungan 30 persen jumlah bakal anggota DPR dan DPRD perempuan di setiap dapil (daerah pemilihan),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, Rabu 10/5/2023, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta.

Selanjutnya, tambah Hasyim, KPU akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

BACA JUGA :  Dukungan Terhadap Kaesang Jadi Wali Kota Depok Terus Mengalir

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kesepakatan itu diambil oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah pertemuan forum tripartit atau pertemuan tiga pihak di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa malam (9/5).Sebelumnya, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu mengatur bahwa jika dalam penghitungan 30 persen bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dengan dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.

Ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu sepakat untuk merevisi ketentuan tersebut menjadi pembulatan ke atas jika dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan.

BACA JUGA :  Di NTB Perindo Daftar Bacaleg ke KPU Dengan Atraksi Budaya Diiringi Ribuan Massa

Berikutnya, KPU akan menambahkan Pasal 94 A ayat (1) dan (2) dalam PKPU tersebut. Ayat (1) mengatur bahwa bagi partai politik (parpol) peserta pemilu, yang sudah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya revisi peraturan KPU tersebut, dapat melakukan perbaikan daftar calon sampai batas akhir masa pengajuan bakal calon pada 14 Mei 2023.

“Kemudian, ayat (2) mengatur dalam hal parpol peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka melakukan perbaikan daftar calon pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon,” jelasnya.

BACA JUGA :  Bupati Purwakarta Politisi Perempuan Golkar Terpopuler Versi Golkarpedia

Forum tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP digelar usai Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menemui pimpinan Bawaslu RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (8/5), guna menyampaikan sejumlah permintaan terkait ketentuan syarat keterwakilan perempuan.

Koalisi sipil yang terdiri atas 23 organisasi itu meminta Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU agar segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Apabila rekomendasi tidak diterbitkan dalam kurun waktu 2×24 jam, maka koalisi itu akan menggugat PKPU itu ke Mahkamah Agung (MA).

Koalisi mempersoalkan ketentuan hasil penghitungan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dibulatkan ke bawah, jika berupa pecahan dengan dua angka di belakang koma tidak mencapai 50, mengakibatkan jumlah calon anggota legislatif perempuan berkurang.

Berita Terkait

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029
Oke Wiredarme Bertemu Nursiah, Bahas Koalisi di Pilkada Loteng
Oke Wiredarme Dinilai Bisa Jadi Representasi Anak Muda di Pilbup Lombok Tengah 2024
Syafik Thoyib Ketua DPD Hanura Banten menjelaskan bahwa kalau kita Partai Hanura ini non-parlemen di DPR RI. Posisinya gak ada yang dapat kursi.
Bang Zul – Abah Uhel Deklarasi, Ribuan Masyarakat Mendukung!
Jalin Silaturahmi di Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharrar Mahfudz Do’akan LPB Jadi Gubernur NTB
Tokoh LSM Lombok Tengah : LPB Politisi Fenomenal & Aspiratif
Sangat Disayangkan, Oknum Caleg 2024 Ini Diduga Pakai Ijazah Palsu
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 06:58 WIB

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029

Sabtu, 15 Juni 2024 - 12:38 WIB

Oke Wiredarme Bertemu Nursiah, Bahas Koalisi di Pilkada Loteng

Senin, 10 Juni 2024 - 18:19 WIB

Oke Wiredarme Dinilai Bisa Jadi Representasi Anak Muda di Pilbup Lombok Tengah 2024

Minggu, 9 Juni 2024 - 14:25 WIB

Syafik Thoyib Ketua DPD Hanura Banten menjelaskan bahwa kalau kita Partai Hanura ini non-parlemen di DPR RI. Posisinya gak ada yang dapat kursi.

Minggu, 9 Juni 2024 - 06:56 WIB

Bang Zul – Abah Uhel Deklarasi, Ribuan Masyarakat Mendukung!

Sabtu, 8 Juni 2024 - 14:47 WIB

Jalin Silaturahmi di Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharrar Mahfudz Do’akan LPB Jadi Gubernur NTB

Jumat, 7 Juni 2024 - 19:09 WIB

Tokoh LSM Lombok Tengah : LPB Politisi Fenomenal & Aspiratif

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:36 WIB

Sangat Disayangkan, Oknum Caleg 2024 Ini Diduga Pakai Ijazah Palsu

BERITA TERBARU

Politik

Sugiarto Terpilih Menahkodai Partai Hanura 2024-2029

Minggu, 16 Jun 2024 - 06:58 WIB